KPK menetapkan Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, sebagai tersangka jual beli jabatan. Selain Latif, ada 5 tersangka lain dalam kasus ini.
Berikut lima orang lainnya:
-
Hosin Jamili selaku Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Bangkalan;
-
Wildan Yulianto selaku Kadis PUPR Pemkab Bangkalan;
-
Salman Hidayat selaku Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkab Bangkalan;
-
Achmad Mustaqim selaku Kadis Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan; dan
-
Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemkab Bangkalan.
"Selesai dilakukan pemeriksaan selanjutnya tim penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para tersangka dan penangkapan ini kita lakukan di dalam upaya untuk kepentingan penyidikan dan lebih penting lagi mempercepat proses penyidikan serta penyelesaian perkara," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers, Kamis (8/12) dini hari.
Firli mengatakan, Latif dalam jabatannya sebagai Bupati Bangkalan periode 2018-2023 memiliki kewenangan di antaranya melakukan, memilih dan menentukan langsung kelulusan para ASN di Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
"Pada kurun waktu 2019 sampai 2022 Pemkab Bangkalan atas perintah saudara Bupati Bangkalan membuka informasi seleksi pada posisi jabatan ditingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT). Termasuk juga jabatan-jabatan promosi untuk eselon 3 dan 4," ujarnya.
Melalui orang kepercayaannya, Latif mematok sejumlah uang kepada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan lulus terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut.
Menurut Firli, biaya tersebut dipatok bervariasi. Mulai Rp 50 juta hingga Rp 150 juta.
"Mengenai besaran fee yang diberikan dan diterima tersangka Bupati Bangkalan melalui orang kepercayaannya bervariasi sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan," kata dia.
"Untuk dugaan besaran fee tersebut dipatok di antara berkisar Rp 50 juta sampai Rp 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan tersangka Bupati Bangkalan," sambungnya.
Lebih lanjut, Firli mengatakan Latif juga diduga menerima sejumlah uang lain dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh dinas di Pemkab Bangkalan, yang nilainya berkisar 10 persen dari setiap anggaran proyek.
"Jumlah uang yang sampai hari ini telah diterima oleh tersangka Bupati Bangkalan melalui orang kepercayaannya setidaknya berkisar Rp 5,3 miliar," jelas Firli.
Uang Digunakan untuk survei elektabilitas
Firli menyebut, uang hasil jual beli jabatan itu digunakan Latif untuk kepentingan pribadi. Di antaranya untuk melakukan survei elektabilitas.
"Sedangkan penggunaan uang-uang yang diterima tersangka diperuntukkan untuk kepentingan pribadi di antaranya untuk melakukan survei elektabilitas yang bersangkutan," ungkap Firli.
Selain itu, lanjut Firli, KPK menduga Latif menerima pemberian lainnya dalam bentuk gratifikasi dan hal lainnya.
"Hal ini akan terus dilakukan pendalaman oleh penyidik KPK," tandasnya.
Sumber: Kumparan
