Presiden RI Prabowo Subianto (kedua kiri) didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kedua kanan) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) beserta jajaran memeriksa kesiapan pasukan saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ahad (10/8/2025). Dalam upacara yang diikuti oleh 27.384 prajurit dari tiga matra TNI tersebut Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan tanda pangkat Jenderal Kehormatan, menyematkan tanda jabatan Wakil Panglima TNI, menyerahkan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit berintegritas tinggi serta meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI di antaranya peningkatan kepangkatan perwira tinggi pasukan elite TNI dan pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru.
Teraspojok.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat. Hal tersebut penting untuk menjaga kedaulatan di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.
Hal itu disampaikan saat ia bertindak sebagai inspektur upacara pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ahad (10/8/2025).
“Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat,” katanya, diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta.
Dalam amanatnya, Kepala Negara mengingatkan bahwa meskipun Indonesia tidak menyukai perang, realitas menunjukkan konflik bersenjata terjadi di berbagai belahan dunia.
Ia mencontohkan perang besar di Eropa serta tragedi kemanusiaan di Timur Tengah, di mana bangsa-bangsa yang lemah kerap menjadi korban, termasuk pembantaian terhadap warga sipil seperti orang tua, perempuan, hingga anak-anak.
Presiden menegaskan, sikap politik luar negeri bebas-aktif dan non-blok yang dianut Indonesia tidak berarti bangsa ini dapat lengah.
Justru, menurutnya, posisi tersebut mengharuskan Indonesia memiliki pertahanan yang tangguh agar tidak menjadi pihak yang diperlakukan semena-mena oleh kekuatan besar dunia.
sumber : Antara
